Kumpulan Berita

Bansos


Smart Money
19 August 2025

Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Agustus 2025 Tahap 3, Cair Lagi Dapat Rp600.000

Pencairan bansos PKH dan BPNT memasuki tahap 3 di Agustus 2025. Masyarakat yang masuk daftar penerima bansos akan mendapatkan bantuan senilai Rp600.000.

Hot Issue
18 August 2025

Prabowo Kucurkan Anggaran Rp508,2 Triliun untuk Bansos di 2026, Lebih Besar dari Era Jokowi

Presiden Prabowo Subianto akan menggelontorkan Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) termasuk bansos 2026.

Hot Issue
15 August 2025

Sri Mulyani Kucurkan Anggaran Kementerian dan Lembaga Rp1.498,3 Triliun di 2026

Kemenkeu menyiapkan anggaran belanja K/L Rp1.498,3 triliun di RAPBN 2026, naik 17,5% (yoy) dari 2025. Anggaran fokus pada program prioritas pemerintah, termasuk bansos, KPBU, dan program Makan Bergizi Gratis. Pendapatan negara ditarget Rp3.147,7 triliun, belanja negara Rp3.786,5 triliun.

Hot Issue
13 August 2025

Percepat Pencairan Bansos, Mensos Koordinasi dengan Perbankan soal Rekening Kolektif

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan koordinasi dengan pihak perbankan untuk mencari solusi percepatan penyaluran bantuan sosial

Smart Money
13 August 2025

Bansos PKH dan BPNT Cair Lagi di Agustus 2025, Ini Cara Cek Penerima Bantuan demi Rp600.000

Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 tahun 2025.

Hot Issue
12 August 2025

Sri Mulyani Ungkap Realisasi Bansos Yatim Piatu Tembus Rp354,09 Miliar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi program Bantuan Sosial (Bansos) Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (ATENSI YAPI) yang telah mencapai Rp354,09 miliar hingga 30 Juni 2025.

Nasional
11 August 2025

Soal Pegawai BUMN Terima Bansos, Ketua DPR: Evaluasi Datanya!

Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, bahwa verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) menjadi sangat penting.

Nusantara
11 August 2025

Penyaluran Bansos di Papua Tepat Sasaran dengan SIKS-NG Kemensos

Kebijakan itu diambil usai ditemukan banyak ketidaksesuaian antara data Kemensos dengan kondisi nyata di lapangan.