Batu Bara Indonesia

Penurunan stok batu bara pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), khususnya di sistem Jawa, Madura, dan Bali, merupakan konsekuensi dari kesalahan pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara 2026.

Prospek industri pertambangan dinilai mendorong kebutuhan jasa kontraktor tambang. Hal ini terlihat dengan kenaikan permintaan pada komoditas batu bara dan nikel.

Pemerintah memfinalisasi kebijakan pengenaan bea keluar (BK) batu bara yang diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan negara hingga Rp24-25 triliun per tahun. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku Januari 2026.

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan bea keluar batu bara sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendapatan negara.

Ekspor batu bara Indonesia mengalami penurunan signifikan sebesar 21,74 persen secara kumulatif pada periode Januari hingga Juli 2025.

Indonesia dan Bangladesh berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama energi di antara kedua negara.

Hilirisasi batu bara merupakan langkah strategis untuk mentransformasi ekonomi Indonesia menuju kedaulatan energi.

PR) akan memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas peraturan mengenai Harga Batu bara Acuan (HBA).