Bawaslu

Di satu sisi, perubahan masa kampanye dari yang sebelumnya 6 bulan kini hanya 75 hari membuat penanganan pelanggaran menjadi singkat. 

Dari jumlah itu, 14 di antaranya menggugat Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) RI ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. 

Ketujuh laporan itu terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU.

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat membongkar temuan data 

Nantinya akan terlihat apakah membutuhkan tambahan anggaran seperti untuk pembangunan kantor KPU dan Bawaslu

Keempat laporan ini telah diputuskan pada dua sidang pendahuluan sebelumnya.

Yusti Erlina menyebutkan pihaknya telah mendapatkan laporan dari empat partai politik.

Sebanyak 3 parpol mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu RI lantaran berkas pendaftaran Pemilu 2024 dikembalikan KPU.