Board of Peace.

Pemerintah Indonesia telah menerima undangan untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Amerika Serikat.

Arif melanjutkan, bahwa para teknokrat Palestina tersebut akan berperan sebagai pelaksana kegiatan Board of Peace.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menegaskan, bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bersifat tidak tetap, sehingga Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengungkapkan, bahwa pembayaran iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh diplomasi dan politik di Istana Negara, Jakarta. Mereka yang hadir terdiri dari mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

Presiden Prabowo secara khusus mengundang para mantan menlu dan wamenlu untuk berdiskusi mengenai dinamika global terkini, termasuk pembahasan mengenai Board of Peace.

Namun dia tidak membenarkan bahwa akan dimintai pandangan terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Sebelum pertemuan konsultasi di Istana Negara pada Selasa (3/2/2026), sejumlah pimpinan MUI secara terbuka menyatakan keberatan atas keanggotaan Indonesia di BoP. Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah potensi forum tersebut menjadi instrumen ?? perdamaian semu” di Gaza: perdamaian yang menghentikan kekerasan tanpa menyentuh akar persoalan,