Bp Danantara

Rosan Perkasa Roeslani menegaskan komitmen ketat untuk memberantas praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Danantara Indonesia tetap memprioritaskan warga negara Indonesia untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pemerintah membuka opsi peleburan Kementerian BUMN ke Danantara, meski belum ada keputusan resmi terkait wacana tersebut.

Mensesneg buka suara soal penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN yang diberlakukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

BPI Danantara telah menunjuk satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai holding yang akan mengelola investasinya

Danantara melarang BUMN mengganti susunan direksi dan komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Pejabat BUMN dilarang main golf di hari kerja, istri direksi dilarang ikut campur urusan kantor.

BUMN tidak lagi setor dividen ke negara. Penggunaan dividen BUMN akan dialokasikan untuk berinvestasi yang dikelola Danantara.