BPH Migas terus mendorong terwujudnya proses Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan.

BPH Migas menduga adanya temuan data mengenai kelebihan kuota bahan bakar minyak jenis solar

PT Pertamina Patra Niaga menyambut baik penurunan iuran kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengklaim kontribusi sektor hilir migas kepada penerimaan negara akan turun.

Pembangunan pipa gas trans Kalimantan merupakan suatu keharusan.

Kebutuhan gas bumi terkait rencana pemindahan ibukota di Kalimantan sekitar 1.532,52 MMSCFD.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mencabut izin niaga dari 48 Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM).

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan untuk menunda RDP dengan BPH Migas.