Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan masih ada defisit Rp6,36 triliun untuk kondisi keuangan menyeluruh.

Presiden Jokowi meminta tiga kementerian menindaklanjuti rekomendasi KPK untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan BPJS Kesehatan sebagai penyelanggaraan program patuh sepenuhnya kepada regulator.

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menghitung anggaran untuk menutup kebutuhan biaya BPJS Kesehatan

Andi Gani Nena Wea mendukung usulan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

BPJS Kesehatan dikabarkan bertemu dengan perusahaan asuransi asal China Ping An Insurance.

Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.