BPK dan Presiden RI membahas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Dwi Mastono mengatakan, walaupun hasil BPK ditemukan uang yang cukup besar, dirinya memastikan di sana tidak ada dana yang disalahgunakan.

BPK mengonfirmasi bahwa penggunaan rekening pribadi dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, ditemukan juga masalah saldo kas yang tidak sesuai dengan fisik, tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban

Kebijakan otonomi daerah yang telah berjalan selama hampir 20 tahun harus dievaluasi.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Indeks kemandirian fiskal merupakan indikator sukses atau tidaknya sebuah kebijakan otonomi daerah.