BPS.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani ikut dalam proses pendataan Sensus Ekonomi yang dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Muzani menekankan bahwa ketersediaan basis data ekonomi yang akurat memegang peranan krusial sebagai fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional di masa depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklarifikasi penyesuaian klasifikasi desil kesejahteraan seorang pengemudi becak di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sebelumnya terdata di desil 9 kini telah disesuaikan menjadi desil 3.

Badan Pusat Statistik (BPS) membantah anggapan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak valid menyusul penyesuaian ulang klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat baru-baru ini.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi rujukan bersama pemerintah dalam mendukung perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program.

Presiden Prabowo Subianto membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026.

Persentase backlog turun menjadi 12,39 persen dari 13 persen pada Maret 2025.

BPS melaporkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia turun. Data ini sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan garis kemiskinan nasional yang tercatat Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026.