Kumpulan Berita

BPS


Hot Issue
1 September 2025

BPS Proyeksikan Produksi Beras hingga Oktober Akan Sentuh 31,04 Juta Ton

BPS memproyeksikan produksi beras hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, naik 12,16?ri tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh luas panen yang lebih besar dan ekspor pertanian yang meningkat, terutama kelapa sawit.

Hot Issue
1 September 2025

Harga Beras di Penggilingan, Grosir dan Eceran Naik Sepanjang Agustus 2025

BPS mencatat kenaikan harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran sepanjang Agustus 2025. Inflasi terjadi secara bulanan dan tahunan. NTP juga mengalami peningkatan.

Hot Issue
1 September 2025

Nilai Tukar Petani Naik 0,76 Persen, Harga Gabah Jadi Penopang

Nilai Tukar Petani (NTP) Agustus 2025 naik 0,76% menjadi 123,57. Kenaikan ini didorong oleh harga gabah, kelapa sawit, jagung, dan bawang merah. Subsektor tanaman pangan mencatat kenaikan NTP tertinggi.

Hot Issue
1 September 2025

BPS: Indonesia Deflasi 0,08 Persen di Agustus 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terjadi deflasi pada Agustus 2025 secara bulanan sebesar 0,08 persen terhadap Juli 2025.

Hot Issue
1 September 2025

Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia mencapai USD24,75 miliar pada Juli 2025.

Hot Issue
29 August 2025

Industri Logistik Raup Cuan Berkat Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Pergudangan 8,52 Persen

Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,52% di Kuartal II-2025. KAI Logistik mencatatkan peningkatan volume pengiriman hingga 30%. Industri logistik diprediksi terus bertumbuh 7-10% di 2025.

Hot Issue
27 August 2025

BPS Ajukan Tambahan Rp1,65 Triliun untuk Sensus Ekonomi 2026

BPS mengajukan tambahan anggaran Rp1,65 triliun kepada DPR untuk Sensus Ekonomi 2026, di luar pagu yang sudah disetujui Rp6,85 triliun. Dana ini penting untuk kegiatan statistik strategis dan survei lainnya.

Hot Issue
27 August 2025

Siap-Siap! Tahun Depan Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

Mulai 2026, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan KTP (NIK). Kebijakan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran, diperuntukkan bagi masyarakat miskin (desil 1-4). Aturan teknis sedang disiapkan menggunakan data BPS.