Kumpulan Berita
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menyatakan direksi hingga komisaris BUMN masih bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menambah satu deputi khusus untuk menindak perkara korupsi di internal perusahaan negara.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap memangkas jumlah dewan komisaris dan perjalanan dinas pejabat perusahaan negara.
Tentunya dengan adanya aturan yang baru perlu ada kajian baik itu dari Biro Hukum maupun Kedeputiaan Penindakans untuk melihat aturan ini sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum
Direksi dan Komisaris PT Timah Tbk (TINS) dirombak. Salah satunya posisi direktur utama (dirut) yang diganti.
Bagaimana bisnis asuransi BUMN di kuartal I-2025?
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir (ET) mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (29/4/2025).
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan bersama pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Aganata Nusantara (BPI Danantara) hingga jajaran Direksi BUMN.