Kumpulan Berita
bumn.
Direksi BUMN Tetap Penyelenggara Negara di Mata KPK: Bisa Disidik dan Harus Lapor LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih berstatus penyelenggara negara.
Bos Danantara Minta RUPS BUMN Ditunda, Ada Apa?
CEO Danantara memberikan penjelasan mengenai instruksi agar seluruh BUMN dan anak usahanya untuk menunda pelaksanaan RUPS.
Penerimaan Negara Bakal Hilang Rp90 Triliun Usai Dividen BUMN Masuk Danantara
Suahasil Nazara memastikan bahwa setoran dividen BUMN tidak lagi masuk ke kas negara Maret 2025. Setoran dividen BUMN masuk ke Danantara.
Waketum Perindo Tegaskan Konsisten Dukung Prabowo Berantas Korupsi
Tama Satrya Langkun menegaskan secara konsisten mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto dalam upaya memberantas praktik korupsi di Tanah Air.
KPK Tegaskan Direksi hingga Komisaris BUMN Bisa Dijerat UU Tipikor
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menyatakan direksi hingga komisaris BUMN masih bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Berantas Korupsi di BUMN, Erick Thohir Bakal Tambah Deputi Khusus
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menambah satu deputi khusus untuk menindak perkara korupsi di internal perusahaan negara.
KPK Dilarang Tangkap Direksi-Komisaris BUMN, Erick: Kalau Korupsi Tetap Dipenjara
Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilarang menangkap direksi dan komisaris perusahaan negara karena bukan sebagai penyelenggara negara.
KPK Kaji Dampak Hukum Pemberantasan Korupsi Direksi BUMN, Setelah Bukan Lagi Penyelenggara Negara
Tentunya dengan adanya aturan yang baru perlu ada kajian baik itu dari Biro Hukum maupun Kedeputiaan Penindakans untuk melihat aturan ini sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum