Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, investasi dana haji yang dilakukan pemerintah dipastikan memenuhi syarat hukum syariah.

Pengelolaan dana haji sebagai instrumen investasi perlu koordinasi dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan tujuan finansialnya.

Pemerintah kembali mendorong agar dana haji yang jumlahnya telah mencapai puluhan triliun rupiah diinvestasikan untuk proyek infrastruktur.

Maruf Amin memperbolehkan penggunaan dana haji untuk ditanamkan dalam kegiatan investasi infrastruktur.

"Kalau infrastruktur barangkali ini asrama haji, mungkin masih bisa lah,".

Maman menuturkan bahwa sebelum BPKH terbentuk, isu pemanfaatan dana haji memang sudah mengemuka lebih dulu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menggunakan dana haji untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Presiden Joko Widodo diminta terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR sebelum menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.