Kumpulan Berita
Danantara Indonesia
Komisaris Tak Dapat Bonus, Bos Danantara Sikat Habis Praktik Korupsi BUMN
Rosan Perkasa Roeslani menegaskan komitmen ketat untuk memberantas praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Komisaris Tak Dapat Bonus, Bos Danantara Sikat Habis Praktik Korupsi BUMN
Rosan Perkasa Roeslani menegaskan komitmen ketat untuk memberantas praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ternyata Ini Alasan Danantara soal Penempatan Dividen BUMN di SBN
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia akan menempatkan sekitar 30 hingga 40 persen modalnya pada aset-aset likuid, seperti Surat Berharga Negara (SBN).
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Respons Danantara
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tetap memprioritaskan warga negara Indonesia untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun peluang menunjuk ekspatriat atau warga negara asing (WNA) terbuka.
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Respons Danantara
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tetap memprioritaskan warga negara Indonesia untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun peluang menunjuk ekspatriat atau warga negara asing (WNA) terbuka.
Bos Danantara: Proyek Waste to Energi Diminati 107 Investor, Mayoritas Pengusaha Asing
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani mengaku proyek waste to energy atau mengubah sampah menjadi energi telah banyak diminati investor asing dan luar negeri.
Danantara Ungkap Alasan Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN, Bisa Hemat Rp8,2 Triliun
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan alasan Pemerintah hapus pemberian tantiem kepada komisaris BUMN. Beban pengeluaran untuk pos tersebut dianggap terlalu mahal.
Danantara Ungkap Alasan Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN, Bisa Hemat Rp8,2 Triliun
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan alasan Pemerintah hapus pemberian tantiem kepada komisaris BUMN. Beban pengeluaran untuk pos tersebut dianggap terlalu mahal.