Mulai dari Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Gubernur Jawa Tengah, Ketua MPR, hingga Waketum DPR angkat bicara terkait pembatalan.

Sri Mulyani meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk melakukan transparansi perihal persoalan keuangan.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi atau judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menunggu salinan hasil putusan Mahkamah Agung (MA)

Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi atau judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019

Pemerintah diminta membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah akan memberikan subsidi kepada peserta kelas 3 mandiri BPJS Kesehatan.