demokrasi

Presiden Prabowo Subianto menyebut, bahwa paradigma politik di Indonesia seharusnya memiliki ciri khas sendiri. Menurut Prabowo, cara berpolitik di Indonesia tidak perlu mengikuti negara lain.

Pengamat Intelijen, Wawan Purwanto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki aturan sendiri dalam berdemokrasi dan semua pihak wajib menghormatinya.

Di tengah isu pengunduran diri, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmennya menjalankan tugas negara dengan integritas, amanah, dan kejujuran. Ia menekankan pentingnya sistem demokrasi yang beradab dan siap menerima kritikan.

TNI berkomitmen mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian demokrasi yang dianut bangsa.

AHY menyoroti peran media dalam menghadirkan demokrasi yang sehat dan pembangunan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan kelonggaran waktu kepada wartawan Istana Kepresidenan untuk mengikuti arahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan mendapat penilaian minus dari pelbagai pihak karena dinilai terlalu banyak penambahan kewenangan dan dapat membahayakan demokrasi Indonesia.

Perempuan di parlemen bukan sekadar pelengkap tetapi memiliki posisi taktis dalam penyusunan kebijakan, politik anggaran, hingga isu ketahanan negara.