Dharma Pongrekun.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dharma Pongrekun.

Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun hadir dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (17/6/2026). Adapun dalam gugatan ini, Dharma menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Sejarah menunjukkan bahwa perang, keadaan darurat, wabah, dan krisis sering kali menjadi ruang di mana perluasan kewenangan negara memperoleh justifikasi paling kuat??"semuanya dengan dalih perlindungan keselamatan publik.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan Dharma Pongrekun ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dharma Pongrekun mengajukan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut di antaranya termasuk penanganan negara dalam mengatasi kondisi luar biasa atau wabah.

Mantan Cagub DKI Jakarta, Dharma Pongrekun melakukan uji materiil UU No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Wakil Kepala BSSN Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun menantang komika Pandji Pragiwaksono bertemu dan berdialog mendalam tentang materi Mens Rea. Dharma mengajak Pandji bicara secara terbuka dan jujur.