DPD RI

Regulasi itu harus melibatkan semua sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan dan lahan, baik dari sisi pengelolaan ataupun pelestarian.

Permasalahan di Provinsi Papua Barat lebih banyak disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat dan tingginya permasalahan ekonomi.

DPD RI akan membetuk panitia khusus (Pansus) Papua dalam waktu dekat guna menyelesaikan konflik-konflik di timur Indonesia itu.

adan Kehormatan (BK) DPD RI pada rapat Pleno ke 2 menyetujui penyempurnaan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPD RI Nomor 2 Tahun 2019.

Kata Sultan, sejatinya anggota DPD RI adalah wakil daerah, maka kepentingannya adalah memperjuangkan aspirasi daerah.

Tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak mewujudkan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang.

Pemerintah diharapkan memberi respon positif dalam mendorong percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang.

Beliau berkenan untuk mengundang saya ya untuk saling tukar pikiranlah.