Kumpulan Berita

DPRD DKI Jakarta.


Megapolitan
3 December 2025

Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat

Haji Dina Masyusin memaparkan sederet agenda legislasi pro rakyat yang menjadi prioritas dewan saat ini.

Megapolitan
19 November 2025

PKL Tolak Pasal Bermasalah Raperda KTR Jakarta

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), pelaku industri tembakau Gaprindo, serta akademisi melakukan audiensi bersama Ketua Bapemperda DPRD Jakarta, Abdul Aziz,

Megapolitan
8 November 2025

Pekerja Gratis Naik Angkutan Umum di Jakarta, DPRD: Ringankan Beban Masyarakat!

Pekerja swasta di Jakarta dapat mengajukan kartu layanan transportasi massal gratis tersebut.

Hot Issue
6 October 2025

Pedagang Tanah Abang Protes Harga Sewa Kios Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp1,3 Juta

Pedagang Tanah Abang protes kenaikan sewa kios 2 kali lipat menjadi Rp1,3 juta di tengah ekonomi lesu. Mereka menuntut harga sewa dikembalikan seperti semula dan mengkritik pengelolaan yang tidak transparan oleh Sarana Jaya.

Megapolitan
3 October 2025

Protes Raperda KTR, Kelompok Pedagang Demo di DPRD DKI dan Tugu Tani

Massa kelompok pedagang kecil menggelar aksi damai sebagai bentuk protes terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) yang dikebut Panitia Khusus (Pansus) KTR DPRD DKI Jakarta.

Megapolitan
30 September 2025

Raperda Kawasan Tanpa Rokok Dikebut DPRD, Ini Kata Orang Dekat Pramono

Pro kontra terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terus bergulir di masyarakat, termasuk kalangan pedagang kecil di Jakarta.

Megapolitan
12 September 2025

Soal Revisi Besaran Tunjangan Rumah, DPRD DKI Bakal Konsultasi ke Mendagri 

Sekretaris DPRD DKI Jakarta (Sekwan), Augustinus menyebut Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin bersama Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian

Megapolitan
9 September 2025

Gaduh Tunjangan Rumah, Pramono: Keputusan Sepenuhnya Ada di DPRD Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut keputusan revisi besaran tunjangan rumah bagi anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya berada di tangan parlemen.