Adanya rancangan pemindahan Ibu Kota ataupun program positif lainnya, GBHN salah satu pengikat proses pembangunan tersebut tetap dilanjutkan

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas berpendapat, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sangat penting.

Pemuda Muhammadiyah menilai penghidupan kembali GBHN, melalui amandemen terbatas UUD 1945 penting untuk dilakukan. 

Partai Golkar menolak GBHN dihidupkan kembali karena akan membuat presiden hanya menjalankan GBHN yang sudah ditetapkan MPR.

GBHN dinilai sangat penting untuk mengawal perjalanan bangsa siapa pun presidennya.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih menilai urgensi dari GBHN itu, dengan melibatkan beberapa pakar.

JK mengatakan, jika nantinya GBHN dihidupkan kembali, presiden tidak memiliki program karena hanya melaksanakan program dalam GBHN.

Jika GBHN hidup kembali, maka pada saat Pilpres nanti calon presiden dan wakil presiden tidak bisa lagi mengampanyekan visi-misinya