Haji 2026

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI bersama DPR telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026. Sebagai tindaklanjutnya, kini kesepakatan tersebut hanya tinggal menunggu keputusan Presiden (Keppres).

Romo Muhammad Syafii menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan operasional Kementerian Haji dan Umrah.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai masa tinggal jamaah haji 41 hari di Arab Saudi terlalu lama.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memutuskan untuk mengurangi jumlah syarikah, dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 mendatang. Jika sebelumnya terdapat delapan syarikah, kini hanya akan digunakan dua saja.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak untuk mencabut pernyataannya, terkait dugaan kebocoran dana haji sebesar 5% atau sekitar Rp5 triliun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak berharap pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026, dapat rampung pada awal November 2025 mendatang.

Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan akan merombak aturan kuota jamaah haji per provinsi.

Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan pembagian kuota haji ke provinsi didasari atas antrean daftar tunggu calon jemaah.