Kumpulan Berita
Dugaan kecurangan Pemilu yang saat ini juga mulai merebak dikalangan masyarakat harus segera dibuktikan benar atau tidaknya.
Adapun pernyataan sikap diinisiasi oleh alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Tujuannya, untuk menunjukkan keseriusan partai politik di DPR dalam mengkritisi hasil pemilu yang jelas-jelas sarat kecurangan.
Yang bisa diangket pemerintah, kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh, kan kebijakan, kemudian dikaitkan dengan pemilu.
Kalau sebagai ahli hukum ditanya apakah boleh? Amat sangat boleh
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai, Hak Angket DPR RI merupakan hak konstitusional.
Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi Laporan Publik ke-2 'Warga Jaga Suara' di Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024) sore.
Rahmat Bagja mengungkapkan jika Bawaslu tak akan ikut campur dalam hak angket DPR RI yang diusulkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.