Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan Indonesia tidak memasukkan hukuman mati bagi koruptor.

Di tengah pandemi Covid-19 jumlah vonis hukuman mati di Indonesia mengalami peningkatan pesat.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyebut, hukuman mati masih ada dalam hukum positif di Indonesia

Dewan Perwakil Rakyat  (DPR) menilai, hukuman mati koruptor layak diberikan. Hal itu dikatakan anggota Komisi III Arsul Sani

Mantan anggota DPRD Palembang dituntut hukumann mati lantaran menjadi bandar sabu.

Fu menyetrum ibunya dan memukulinya berkali-kali hingga tewas.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan, pelaku korupsi bisa diancam dengan hukuman mati

Keduanya terbukti terlibat dalam pengedaran 800 kilogram narkoba di Taktakan, Serang, Banten.