Ibu Kota Nusantara.

Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Anggaran Rp6,3 triliun dialokasikan untuk 2026. DPR memastikan IKN terus dibangun melalui skema KPBU dan investasi swasta. Jangan khawatir, IKN tidak akan mangkrak karena amanat undang-undang.

Pemerintah memastikan kelanjutan pembangunan IKN pada 2026 dengan anggaran Rp6,3 triliun yang dialokasikan melalui APBN. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, pembiayaan IKN tetap diproses melalui KPBU dan investasi swasta. Proyek IKN masuk RPJMN 2025-2029, tetapi Prabowo tidak menyinggungnya dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan pada tahun 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp6,3 triliun.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus dilanjutkan. Basuki Hadimuljono akan merevisi pembangunan proyek IKN.

Komitmen Badan Otorita untuk terus membuka ruang investasi yang sehat dan berkelanjutan di Nusantara.

Tidak ada rencana dari pemerintah membuat aturan mengenai penempatan tugas agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.

Basuki Hadimuljono meminta agar status Bandara IKN dari VVIP menjadi umum. Rumah pejabat juga diperluas.

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengecam keras adanya praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN)