ICW

KPK berharap Presiden Jokowi menolak secara tegas atas RUU KPK yang dinilai akan "mematikan" KPK.

Koordinator Korupsi Politik ICW, Donal Fariz melihat ada upaya secara sistematis melemahkan kewenangan KPK.

Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah disahkan oleh seluruh fraksi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Jokowi membatalkan revisi Undang-Undang KPK.

Febri mengatakan, informasi yang disampaikan ke publik adalah informasi yang benar dan telah dikonfirmasikan ke pimpinan KPK.

Adnan Topan mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait permasalahan dirinya sehingga dipolisikan.

Hal itu tidak positif bagi citra Presiden Jokowi yang selama ini melarang anak-anaknya untuk berpolitik praktis.

Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dua Hakim Mahkamah Agung (MA).