Jokowi menekankan bahwa kebijakan kelautan Indonesia harus mampu mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta industri perkapalan untuk terus diperkuat dan kapasitas daya saing industri perkapalan nasional.

Kapal ini menggunakan alat penangkapan ikan trawl yang diawaki 5 orang awak kapal berkewarganegeraan Myanmar.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tbk (PPI) melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya (B2).

Pemerintah disarankan memperkuat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Satuan Tugas (Satgas) 115 masih terus berjalan.

Pemerintah segera menyelesaikan konflik perairan Natuna dengan China.

Dulunya, setiap kapal pelaku illegal fishing yang sudah memiliki ketetapan hukum pasti ditenggelamkan.