Pemerintah akan memberlakukan Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019 nanti.

Indonesia kini berniat untuk mengembangkan ekonomi syariah kearah yang lebih serius lagi.

Ke depannya industri halal dan keuangan syariah harus terus ditingkatkan perannya.

Menurut dia, terbentuknya kementerian yang dimaksud dapat menumbuhkan industri halal di Tanah Air.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membahas penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang wajib bersertifikat.

Indonesia akan meningkatkan sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) menjadi harapan baru dari industri halal di Indonesia.

Indonesia Halal Watch mendorong terbentuknya badan halal yang setingkat dengan kementerian.