Industri Hasil Tembakau.

Perhatian terbesar Kemenperin saat ini tertuju pada penyusunan sejumlah aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap mendorong pengesahan kebijakan penyeragaman kemasan (plain packaging) untuk produk tembakau dan rokok elektrik.

Rencana pembatasan kadar nikotin dan tar serta pelarangan bahan tambahan dalam produk tembakau tengah dibahas pemerintah.

FSP RTMM SPSI Jawa Timur menyatakan kekhawatiran terhadap rencana kebijakan pembatasan kadar nikotin dan tar yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28.

Batasan kadar nikotin dan tar lebih rendah pada produk hasil tembakau memicu gelombang protes yang luas dari para pelaku industri hingga petani.

Tim penyusun dari Kementerian Koordinator Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan usulan penerapan batas nikotin dan tar pada hearing 10 Maret 2026.

Seruan untuk moratorium atau menghentikan sementara kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan semakin menguat.

Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri hasil tembakau.