Kumpulan Berita

Industri Rokok


Hot Issue
28 September 2025

Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Jadi Angin Segar Bagi Industri dan Petani

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2026

Hot Issue
20 September 2025

Cukai Rokok 57 Persen, Purbaya: Tinggi Amat, Firaun Lu

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik tingginya cukai rokok (57%) karena dampaknya pada industri dan tenaga kerja, tanpa mitigasi yang jelas. Ia berencana mengunjungi Jawa Timur untuk berdialog dengan pelaku industri dan memberantas rokok palsu.

Hot Issue
19 September 2025

Kebijakan Cukai Malah Bunuh Industri, Purbaya: Enggak Fair Kita Narik Ratusan Triliun dari Rokok

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya cukai rokok yang dapat 'membunuh' industri tanpa mitigasi pengangguran. Ia berjanji melindungi industri dari rokok palsu dan akan mengunjungi Jawa Timur untuk berdialog.

Hot Issue
12 September 2025

Industri Rokok Tertekan, Menkeu Purbaya Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Cukai

Komisi XI DPR RI meminta Menkeu meninjau ulang kebijakan cukai rokok 2026 terkait kesulitan industri rokok. Kenaikan cukai agresif berpotensi membebani produsen SKM. Pengawasan rokok ilegal diusulkan sebagai solusi alternatif.

Hot Issue
22 August 2025

Pertumbuhan Industri Rokok Elektrik Diprediksi Melambat, Ini Penyebabnya

Pertumbuhan industri rokok elektrik atau vape di Indonesia diproyeksi akan mengalami perlambatan.

Hot Issue
9 June 2025

Bakal Ada Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Apa Dampaknya ke Industri?

Rencana penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus dapat mempertimbangkan keberlangsungan.

Hot Issue
22 May 2025

Instruksi Prabowo, Deregulasi Pertanian Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendorong pemerintah untuk terus mempercepat penyederhanaan regulasi dan memperkuat perlindungan.

Hot Issue
3 May 2025

Zonasi Larangan Penjualan Rokok Bikin Omzet Pedagang Anjlok 30%

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) terus menuai kontroversi sehingga muncul desakan deregulasi.