MA memastikan ada 4 pertimbangan utama kembali menolak uji materiil Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Kemenkes mengalokasikan dana sebesar Rp48,8 triliun untuk kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penyesuaian iuran tercantum pada Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 64 Tahun 2020 perubahan kedua Perpers 82 Tahun 2018.

Masyarkat yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa mendapat kelonggaran.

BPJS Watch menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 mendatang tidak tepat.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut kesulitan dalam menentukan iuran BPJS Kesehatan.

Mulai 1 Juli iuran peserta PBPU dan BP Kelas 1 disesuaikan menjadi Rp150.000 per orang per bulan

Para pengusaha meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.