Kumpulan Berita
Organisasi masyarakat (ormas) Islam, Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP)
Jokowi memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) prioritas kepada organisasi kemasyarakatan
Sanksi kepada pelaku usaha pemilik izin usaha pertambangan (IUP) yang belum mengajukan rancangan kerja dan angaran biaya
2.078 izin usaha pertambangan (IUP) dicabut.
Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mardani H Maming menggugat KPK lewat praperadilan.
Dia pun meminta KPK untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Bahlil Lahadalia meminta waktu untuk bisa menuntaskan pencabutan sebanyak 2.078 izin usaha pertambangan IUP.
Pemerintah telah mencabut sebesar 1.118 Izin Usaha Pertambangan atau IUP.