Kabinet Prabowo-Gibran

"Semua diatur undang-undang. Selama itu sesuai dengan undang-undang, maka tidak ada larangan," kata Anies dikutip Rabu (8/5/2024).

Ia mengingatkan bahwa jumlah pos kementerian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika ingin menambah jumlah menteri, Prabowo harus ubah UU.

Dia menilai bahwa langkah menambah banyak jabatan menteri di kabinet merupakan halyang tidak baik.

Saat ini, Cak Imin tengah meminta masukan kepada sejumlah pihak terkait posisi tersebut.

Jokowi menekankan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

Susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi cerminan seberapa efektif pemerintahan akan dijalankan.

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak membenarkan susunan kabinet Prabowo-Gibran yang beredar di masyarakat tersebut.