Kebijakan Fiskal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memutuskan apakah gaji ASN daerah akan ditanggung pusat, mempertimbangkan kemampuan APBN dan kondisi ekonomi yang melambat. Disiplin fiskal tetap menjadi prioritas.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,1 persen. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Penurunan BI-Rate 25 bps dan penempatan Rp200 triliun di bank BUMN oleh pemerintah diharapkan menjadi stimulus ganda untuk mendorong kredit sektor riil dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sinergi fiskal dan moneter membutuhkan komitmen perbankan dan pengawasan ketat.

Ketua DPP Partai Perindo bidang Ketenagakerjaan & Pengentasan Kemiskinan, Agus Taufiq, menyoroti tuntutan 17+8 yang disuarakan koalisi masyarakat sipil.

Pelajari Nota Keuangan, dokumen penting yang menyertai RAPBN 2026 Presiden Prabowo. Memuat kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan rencana APBN. Dijelaskan UU No. 17 Tahun 2003, disusun pemerintah dan DPR untuk transparansi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan investasi sektor hulu migas memerlukan dukungan kebijakan dan insentif.

APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel namun tetap dan kehati-hatian.

Indeks kemandirian fiskal merupakan indikator sukses atau tidaknya sebuah kebijakan otonomi daerah.