Kebijakan Pemerintah.

Pemerintah dituntut tidak hanya mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan dampak nyata

Melanie Subono kembali suarakan keresahannya terhadap kondisi politik dan kebijakan di Tanah Air melalui unggahan terbaru di akun Instagramnya.

Presiden Prabowo akan menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara sebagai bagian dari program prioritas RKP 2025. Selain itu, Prabowo juga menetapkan pendirian Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB.

Presiden Prabowo akan ambil kebijakan khusus atasi anjloknya harga singkong. Rapat terbatas di Hambalang bahas solusi dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku industri, dan perhatikan kesejahteraan petani. Masalah kompleks, diduga terkait impor tapioka.

Sri Mulyani bebaskan PPN atas kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya untuk Kemenhan dan TNI melalui PMK Nomor 61 Tahun 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2025. Tujuannya mendukung kesiapan alat pertahanan hewan khusus.

Bapanas menaikkan HET beras medium menjadi Rp13.500-Rp15.500/kg. Kenaikan ini merespons harga GKP Rp6.500/kg di tingkat petani. Bulog tetap jual beras SPHP Rp12.500/kg dengan subsidi pemerintah. Ini jadi alternatif stabilisasi harga di pasar.

Bapanas resmi menaikkan HET beras medium menjadi Rp13.500/kg. Kebijakan ini bertujuan atasi masalah harga di penggilingan dan perkecil disparitas harga dengan beras premium. Berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia.

Mulai 2026, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan KTP (NIK). Kebijakan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran, diperuntukkan bagi masyarakat miskin (desil 1-4). Aturan teknis sedang disiapkan menggunakan data BPS.