Kemenko PM.

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memastikan pihaknya sedang menyusun kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM dari gempuran perusahaan ritel besar.

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) sedang menyusun kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM dari gempuran perusahaan ritel besar.

Pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan yang melibatkan UMKM, Gig Workers, dan komunitas. Tujuannya membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, berdasarkan aspirasi dan tantangan nyata masyarakat. Dialog partisipatif menjadi kunci keberhasilan program.