Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Gresik, Jawa Timur. Pihak perusahaan diduga melanggar aturan pemanfaatan ruang laut karena berkegiatan tanpa dilengkapi dokumen perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta disebabkan oleh banyak aspek. Mulai dari jumlah kapal yang sudah tidak sesuai dengan kapasitas kolam, cuaca buruk, hingga disebabkan pengaturan arus keluar masuk dan tambat labuh di pelabuhan.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi beroperasi. Lembaga ini menjadi katalisator bagi pengolah produk kelautan dan perikanan yang saat ini berjumlah lebih dari 76.000 unit dan tersebar di seluruh Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan produk kelautan perikanan di sejumlah daerah Indonesia. Pengawasan ini untuk memastikan keamanan produk ikan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya di momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penataan ruang laut. Nilainya menembus Rp775,60 miliar atau 155,12?ri target.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempromosikan potensi rumput laut nasional ke pasar global. Terkini, KKP menargetkan potensi transaksi sebesar USD8 juta (Rp 132 Miliar) dalam partisipasi Food Ingredients Europe (FIE) yang digelar di Paris Expo Porte de Versailles, Paris, Perancis.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) akan melakukan evaluasi di bidang pertambangan.

KKP) menyatakan pemberantasan terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan.