kementerian keuangan

Kementerian Keuangan memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak membebani APBN. Pendanaan murni B2B oleh konsorsium Indonesia-China, bukan utang pemerintah. PT KAI terlibat dalam konsorsium.

Utang pemerintah pusat turun menjadi Rp9.138 triliun per Juni 2025. Rasio utang terhadap PDB 39,86%, masih aman di bawah batas UU. Data utang akan dirilis per kuartal demi kredibilitas statistik.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memecat sejumlah pegawai DJP karena pelanggaran integritas berat, terutama menerima uang di luar kewenangan. Langkah ini bagian dari upaya membersihkan DJP dari praktik kecurangan. (179 karakter)

Menteri Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak dari pengemplang yang kasusnya inkrah mencapai Rp7 triliun. Pemerintah terus memantau pembayaran dan mengejar penunggak lain untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Target tagihan Rp50-60 triliun.

Gubernur DKI Jakarta meminta persetujuan Kemenkeu untuk pembangunan Kantor Pusat Bank Jakarta di SCBD. Menkeu mendukung penuh dan meminta pembangunan dimulai tahun ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan nasional.

Menkeu Purbaya memilih mengembangkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai solusi rokok ilegal daripada pemusnahan. Langkah ini bertujuan membina pengusaha kecil dan menciptakan persaingan yang adil di industri tembakau.

Pemerintah kucurkan Rp200 triliun ke 6 bank, termasuk Himbara, untuk mengatasi kekeringan likuiditas dan memacu pertumbuhan ekonomi. Langkah ini diharapkan meningkatkan penyaluran kredit dan investasi.

Rencana penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke perbankan akan menggunakan skema yang mirip dengan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih.