Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat.

Kementerian Keuangan memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak membebani APBN. Pendanaan murni B2B oleh konsorsium Indonesia-China, bukan utang pemerintah. PT KAI terlibat dalam konsorsium.

Utang pemerintah pusat turun menjadi Rp9.138 triliun per Juni 2025. Rasio utang terhadap PDB 39,86%, masih aman di bawah batas UU. Data utang akan dirilis per kuartal demi kredibilitas statistik.

Kemenkeu memecat sejumlah pegawai DJP karena pelanggaran berat terkait integritas, seperti menerima uang di luar kewenangan. Langkah ini sebagai upaya bersih-bersih untuk menjaga kepercayaan wajib pajak dan meningkatkan profesionalitas DJP.

Menteri Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak dari pengemplang yang kasusnya inkrah mencapai Rp7 triliun. Pemerintah terus memantau pembayaran dan mengejar penunggak lain untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Target tagihan Rp50-60 triliun.

Gubernur DKI Jakarta meminta persetujuan Kemenkeu untuk pembangunan Kantor Pusat Bank Jakarta di SCBD. Menkeu mendukung penuh dan meminta pembangunan dimulai tahun ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan nasional.

LPS memperingatkan potensi kekosongan pimpinan jika pemilihan Dewan Komisioner baru tidak selesai sebelum 23 September 2025. Proses pengambilan keputusan strategis, terutama terkait resolusi bank, bisa terhambat. Prioritas diberikan pada pemilihan anggota internal.

Pemerintah kucurkan Rp200 triliun ke 6 bank, termasuk Himbara, untuk mengatasi kekeringan likuiditas dan memacu pertumbuhan ekonomi. Langkah ini diharapkan meningkatkan penyaluran kredit dan investasi.