Kementerian PKP.

Pembangunan ini mencakup 324 hunian yang diperuntukkan bagi warga yang sebelumnya sudah terdata oleh pemerintah.

PNM mendukung program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyediakan 3 juta rumah murah bagi masyarakat Indonesia.

Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2026 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp118,5 triliun atau terdapat penambahan Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melontarkan kritik keras kepada BP Tapera. Pasalnya dinilai lebih dominan untuk mengatur program perumahan ketimbang Kementerian PKP sendiri.

BNI mendapatkan mandat untuk salurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebanyak 25.000 unit pada 2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah resmi mencabut ide rumah subsidi yang diperkecil.

Maruarar Sirait menyatakan yang terpenting dari rumah bersubsidi adalah kualitas.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti rencana pemerintah memangkas batas luas tanah minimal rumah subsidi