Kemnaker RI.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, angkat suara terkait pernyataan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang membantah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, setiap tersangka memiliki hak untuk membantah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang sebagai tersangka, dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan delapan orang tersangka, dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dari keseluruhan, empat orang telah dilakukan penahanan.

Kemnaker) mencatat penyaluran BSU dilakukan melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Pos Indonesia, masih terus dilakukan secara bertahap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga eks staf khusus (stafsus) Menteri Ketenagakerjaan. Ketiganya dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Kemnaker meminta masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan (link) palsu yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah.

Immanuel Ebenezer mengungkapkan cara pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran nasional yang kini mencapai 7,2 juta jiwa.

KPK menyita delapan mobil dan satu motor usai menggeledah tujuh lokasi berbeda, terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker.