Polri belum menerima laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari 119 kepala daerah itu, masing-masing Jabar dan Jatim menyumbang 14 orang.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih terus mendorong penegakkan hukum bagi kepala daerah.

Wibowo menilai, jika mahar politik masih ada, lebih baik calon kepala daerah maju secara independen karena biaya politik lebih murah.

Setidaknya sudah ada 100 kepala daerah yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak didirikan pada 16 tahun yang lalu. 

Mendagri mengaku sulit mencegah kepala daerah terkena kasus korupsi.

Hal itu menanggapi Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan tetap melantik paslon terpilih di Pilkada 2018 meski berstatus tersangka korupsi

JK menghormati kewenangan lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang diduga terlibat praktik korupsi.