Kumpulan Berita
Kerugian Negara.
Kejagung Sebut Kerugian Negara Akibat Kasus Chromebook Capai Rp2,1 Triliun
Kejagung menyatakan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook mencapai Rp2,1 triliun.
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp69,2 Triliun, Terbesar di BUMN
IHPS I Tahun 2025 merupakan ringkasan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2025
Ini Deretan Temuan Pemborosan dan Kerugian Negara di Proyek Pelabuhan Patimban
BPK menyoroti berbagai ketidaksesuaian teknis, pemborosan keuangan negara, hingga kelemahan dalam tata kelola di pembangunan Pelabuhan Patimban.
Uang Rp13 Triliun Kembali ke Negara, Pakar: Bagus, di Bawah Prabowo Penegak Hukum Kerja Keras
Presiden Prabowo Subianto tak main-main dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dibuktikan dengan pengembalian keuangan Negara Rp13,25 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO).
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengembalian kerugian negara Rp13,25 triliun dari kasus korupsi di sektor crude palm oil (CPO).
Kejagung Serahkan Sitaan Korupsi CPO Rp13 T Disaksikan Prabowo, Pakar Hukum: Sudah Betul
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pengembalian uang sitaan hasil kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya ke Negara.
Aset Rampasan Korupsi Tambang Ilegal Diserahkan ke PT Timah, Ini Pesan Prabowo
Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan aset rampasan negara senilai Rp6-7 triliun ke PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Aset sitaan dari perusahaan tambang ilegal ini diharapkan dapat memulihkan kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun.
Kejar Kerugian Negara, Kejagung Dinilai Miliki Paradigma Baru dalam Pemberantasan Korupsi
Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho menyoroti langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, Korps Adhyaksa memiliki paradigma baru dalam mengungkap kasus korupsi dengan mengedepankan pengembalian keuangan negara.