LaNyalla mengatakan DPD memiliki kewenangan pengawasan atas UU tertentu dan atas Peraturan Daerah, namun DPD bukan lembaga pencegah korupsi.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah bertindak cepat

Senator asal Jawa Timur ini berharap pemerintah sudah benar-benar menghitung untung-ruginya dari rencana tersebut.

LaNyalla menjelaskan ada dua fokus utama yang harus disiapkan dalam menjawab tantangan bonus demografi. 

Ia meminta pemerintah memberi kepastian pelaksanaan umrah, termasuk Ibadah Haji 2021.

Menurutnya, hal ini membuktikan generasi muda cukup rentan dengan penyebaran faham radikalisme.

Ketua DPD RI Oesman Sapta Oedang alias OSO memimpin sidang tahunan DPD tahun 2019.