Ketum Parpol

Pembahasan Revisi UU Pemilu dinilai tidak dapat terus ditunda seiring dengan semakin dekatnya Pemilu 2029.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan rekomendasi terkait hasil kajian sistem tata kelola partai politik (parpol) telah disampaikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Sekadar diketahui, KPK telah melakukan kajian terkait tata kelola parpol untuk mencegah korupsi. Salah satunya pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan Ketua Umum (Ketum) Partai Politik hanya dua periode. Komisi antirasuah menyebut usulan ini berbasis akademik.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tidak hanya mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden ke Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026) malam ini. Sejumlah Ketua Umum (Ketum) partai politik juga disebut turut diundang dalam pertemuan tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pembatasan jabatan ketua umum (Ketum) partai politik (Parpol). Gugatan ini terkait Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol.

Presiden Prabowo Subianto membocorkan isi pertemuan malam minggu bersama dengan sejumlah Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) koalisi di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/12/2024).

Golkar turut mengundang Ketua Umum partai politik di acara ini.