keuangan daerah.

Dana transfer Jakarta dipangkas Rp15 triliun, menyebabkan APBD DKI Jakarta 2026 turun signifikan. Menkeu Purbaya berjanji evaluasi dan redistribusi jika ekonomi membaik, namun menekankan efisiensi belanja daerah.

OJK mendelegasikan wewenang perizinan pasar modal ke daerah melalui SPRINT untuk mempercepat proses dan mendorong perkembangan sektor PMDK di daerah. Layanan lebih dekat, cepat, dan efisien untuk ekonomi nasional.