Kumpulan Berita

Keuangan Negara.


Hot Issue
25 May 2026

DPR Siap Rombak RUU Keuangan Negara Omnibus Law, Selesaikan Tumpang Tindih Aturan Danantara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersiap menggulirkan pembahasan komprehensif terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara.

Hot Issue
10 October 2025

Utang RI Tembus Rp9.138 Triliun, Purbaya: Masih Aman

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin utang pemerintah Rp9.138,05 triliun per Juni 2025 masih aman karena rasionya di bawah 39% PDB. Ia meminta publik tidak menjadikannya sentimen negatif, sambil berkomitmen meningkatkan kualitas belanja agar utang digunakan secara maksimal.

Hot Issue
10 October 2025

Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025

Utang pemerintah pusat turun menjadi Rp9.138 triliun per Juni 2025. Rasio utang terhadap PDB 39,86%, masih aman di bawah batas UU. Data utang akan dirilis per kuartal demi kredibilitas statistik.

Hot Issue
13 September 2025

5 Fakta Lengsernya Sri Mulyani, dari Pamit Haru hingga Tangis Pecah di Kemenkeu

Sri Mulyani lengser dari jabatan Menteri Keuangan, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Acara sertijab diwarnai momen haru, tangis, permintaan maaf, dan ucapan perpisahan. Simak 5 fakta menariknya!

Market Update
29 August 2025

Kemenkeu Tunda Konferensi Pers APBN KiTa, Ada Apa?

Kementerian Keuangan menunda konferensi pers APBN KiTa yang sedianya digelar hari ini karena adanya indikasi provokasi massa. Konferensi pers dijadwalkan ulang pada 3 September 2025.

Hot Issue
22 August 2025

Sri Mulyani Ungkap Strategi APBN di 2026

Sri Mulyani tegaskan APBN 2026 dirancang kredibel dan berkelanjutan. Pemerintah dorong sinergi dengan BUMN dan swasta untuk bagi beban negara dan pacu pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global.

Hot Issue
14 August 2025

Mengenal Nota Keuangan, Dokumen Penting yang Akan Dibacakan Presiden Prabowo

Pelajari Nota Keuangan, dokumen penting yang menyertai RAPBN 2026 Presiden Prabowo. Memuat kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan rencana APBN. Dijelaskan UU No. 17 Tahun 2003, disusun pemerintah dan DPR untuk transparansi.