Keuangan Negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin utang pemerintah Rp9.138,05 triliun per Juni 2025 masih aman karena rasionya di bawah 39% PDB. Ia meminta publik tidak menjadikannya sentimen negatif, sambil berkomitmen meningkatkan kualitas belanja agar utang digunakan secara maksimal.

Utang pemerintah pusat turun menjadi Rp9.138 triliun per Juni 2025. Rasio utang terhadap PDB 39,86%, masih aman di bawah batas UU. Data utang akan dirilis per kuartal demi kredibilitas statistik.

Ekonom Didik J Rachbini kritik penempatan Rp200 triliun dana negara ke Bank Himbara & BSI. Keputusan ini dinilai melanggar konstitusi & UU karena tidak melalui proses legislasi yang benar. Berpotensi jadi preseden buruk pengelolaan APBN.

Kementerian Keuangan menunda konferensi pers APBN KiTa yang sedianya digelar hari ini karena adanya indikasi provokasi massa. Konferensi pers dijadwalkan ulang pada 3 September 2025.

Sri Mulyani tegaskan APBN 2026 dirancang kredibel dan berkelanjutan. Pemerintah dorong sinergi dengan BUMN dan swasta untuk bagi beban negara dan pacu pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global.

Presiden Prabowo menargetkan BPI Danantara menyetor Rp808 triliun per tahun ke kas negara, agar APBN tidak defisit. Ia juga menginstruksikan pembenahan BUMN agar lebih efisien dan menguntungkan, termasuk pemangkasan komisaris dan penghapusan tantiem jika rugi.