Komisi I DPR RI

TNI AD juga diminta mendata segala kerugian dialami masyarakat.

Proses administrasi itu dilakukan dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Calon Panglima TNI diminta melengkapi sejumlah kelengkapan administrasi seperti daftar riwayat hidup, NPWP, KTP, Kartu Keluarga.

Kenaikan anggaran untuk kenaikan gaji TNI-Polri sebesar 8 persen yang diusulkan Presiden Joko Widodo.

Meutya Hafid mengatakan, ketidakhadiran Prabowo dikarenakan ada agenda khusus yang tidak dapat ditinggalkan.

Nurul Arifin mengatakan kebijakan tersebut menyusahkan masyarkat, terlebih di tengah kondisi sulit saat ini.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) uji kelayakan ini digelar secara terbuka dan tertutup.

Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid mengatakan bahwa berkas Yudo Margono dinyatakan lengkap.