Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI perlu segera menyiapkan skenario terburuk penyelenggaraan haji 2021 ini.

Hal itu penting guna mencegah bencana alam longsor seperti yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat.

Masa sidang I itu kita akan membahas UU Penanggulangan Bencana.

Komisi VIII DPR mendukung alokasi Rp2,61 triliun dari Kemenag dalam APBN 2020 untuk pesatren yang terdampak pandemi corona.

Menag membeberkan 13 program penanggulangan dampak Covid-19 di madrasah.

Yandri mengatakan, Kemenag mengumumkan pembatalan Haji tanpa koordinasi dengan DPR.

Menurut Ace, sebelum mengeluarkan keputusan tersebut, seharusnya Menteri Agama membahasnya dengan DPR RI.

Ace mengaku mendapat keluhan dari pemda soal penerima bansos yang itu-itu saja atau tidak ada perubahan dari data yang diajukan.