Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menginformasikan bahwa Komisi VIII DPR mulai hari ini lockdown.

Pemerintah Arab Saudi juga belum membuka akses layanan ibadah haji 2021.

Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI perlu segera menyiapkan skenario terburuk penyelenggaraan haji 2021 ini.

Masa sidang I itu kita akan membahas UU Penanggulangan Bencana.

Menag menegaskan, ia beserta jajarannya telah menghitung kebutuhan penanggulangan Covid bagi seluruh lembaga keagamaan.

Komisi VIII DPR mendukung alokasi Rp2,61 triliun dari Kemenag dalam APBN 2020 untuk pesatren yang terdampak pandemi corona.

Yandri mengatakan, Kemenag mengumumkan pembatalan Haji tanpa koordinasi dengan DPR.

Saya rasa yang paling penting jamaah yang harusnya berangkat harus dapat kepastian. Uang jamaah dikembalikan ya pak menteri.