Paulus Waterpauw menjelaskan rentetan peristiwa pasca reformasi 1998.

Ini kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan Papua dari orde baru hingga sekarang.

Setara Institute sejak awal kata dia telah menegaskan bahwa label teroris terhadap KKB tidak perlu.

Klemen Tinai menjelaskan, bila aparat keamanan merupakan masyarakat asli Papua akan ada nilai tambahnya.

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusus Kalla mengaku siap menjadi fasilitator penyelesaian konflik berkepanjangan Papua.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan data yang diberikan BEM UI soal korban tewas dan tahanan politik di Papua tidak disertai rinci.

Warga Kabupaten Nduga, Papua yang sebelumnya mengungsi ke wilayah kota diimbau gara kembali ke rumah masing-masing.

Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Papua dan Papua Barat.