Korupsi BUMN.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah belum memiliki rencana membentuk pengadilan adhoc untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun terakhir.

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini menjadi salah satu sumber praktik korupsi. Ia berjanji akan melakukan penertiban terhadap BUMN di Indonesia.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan audit dan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Rabu (13/8/2025).

KPK menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady (DIC), sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan di sektor kehutanan. Ia langsung dijebloskan ke tahanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT. Inhutani V, Dicky Yuana Rady (DIC), sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan di sektor kehutanan.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan lembaga antirasuah tersebut menggelar OTT di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menyatakan direksi hingga komisaris BUMN masih bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).