Korupsi Bumn

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah belum memiliki rencana membentuk pengadilan adhoc untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun terakhir.

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini menjadi salah satu sumber praktik korupsi. Ia berjanji akan melakukan penertiban terhadap BUMN di Indonesia.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan audit dan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).